Musdes RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP tahun 2027 sekaligus Pembentukan Panitia 17an
Musdes RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP tahun 2027 sekaligus Pembentukan Panitia 17an
Sosialisasi Program Ketahanan Pangan Tahun 2025
Pertemuan Rutinan TP. PKK Kecamatan dan TP. Desa se-Kecamatan Kintap
Happy Eid Al-Adha 1446 H.
Musdes Pembentukan Panitia PAW Kepala Desa Sumber Jaya
Sosialisasi Bantuan Bedah Rumah BSPS di Desa Sumber Jaya
Safari Ramadhan 1446 H. PT. Arutmin Indonesia dan Kelompok PPM Kintap
Musdes LPJ APBDesa dan LKPPD Tahun 2024
Rapat Koordinasi Persiapan Musdes Pertanggungjawaban APBDesa dan LKPPD Tahun 2024
Artikel Terkini
-
Sumber Jaya - Pemerintah Desa Sumber Jaya Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka Laporan Pertanggungjawaban APBDesa TA 2020, di kantor desa setempat. Rabu, 17 Maret 2021, pukul 10.00 - selesai. Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan camat Kintap, Kepala Desa beserta perangkatnya, anggota BPD, Babinsa, Polmas, dan ketua RT .
Kepala Desa Sugeng Harianto dalam sambutannya berharap dengan adanya laporan pertanggungjawaban tersebut, hasil kinerja pemerintah desa Sumber Jaya dapat diketahui oleh ...
-
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes), Senin, 15 Maret 2021 meluncurkan aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SiPADES Online Versi 2.0) berbasis web yang menggantikan versi sebelumnya, yakni SIPADES versi 1.0 berbasis desktop.
Dirjen Bina Pemdes Yusharto Huntoyungo dalam keterangannya mengatakan, dua perbedaan mendasar dari pengembangan SIPADES versi 1.0 dengan SIPADES versi 2.0. Pertama, mengenai adanya perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor ...
-
Sumber Jaya - Rabu, 10 Maret 2021 pukul 13.30 - 15.30 Wita. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Sumber Jaya mengadakan rapat di Kantor Desa Sumber Jaya Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut. Dalam Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Sumber Jaya yaitu Sugeng Harianto serta aparatur desa, anggota BPD, Pengawas Bumdes dan anggota Bumdes.
Dalam rapat tersebut dipimpin oleh Bapak Herdani Dwi Saputra selaku Direktur Bumdes. Dan tujuan diadakannya rapat tersebut untuk membahas tentang perampingan Pelaksana Operasional Bumdes sebagaimana ...
-
Sumber Jaya - Pemerintah Desa Sumber Jaya Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Luat terus mengupayakan Peningkatan pelayanan bagi warga Desa Sumber Jaya meskipun dalam masa pandemi Covid-19. Sejak Bulan Januari 2021 Pemerintah Desa Sumber Jaya menerapkan peningkatan pelayanan sebagaimana yang sudah diatur dalam Perbup Tanah Laut no. 149 Tahun 2020 tentang Hak dan Kewajiban Aparatur Pemerintah Desa tepatnya pada Bab IV pasal 4 yang mengatur tentang ketentuan hari kerja dan jam kerja aparatur desa.
Ketentuan hari kerja dan jam kerja aparatur desa pada ...
-
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , perlu menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi ...
-
Permendesa PDTT nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa diterbitkan untuk melaksanakan pembangunan desa yang partisipatif dan berkesinambungan serta mensinergikan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan program pemerintah dan pemerintah daerah, perlu menyusun pedoman tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, ...
-
Kelurahan dan Desa merupakan salah satu unsur kewilayahan terkecil di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun demikian, Desa/Kelurahan mempunyai peran strategis dalam pencapaian sasaran pembangunan. Hal ini dikarenakan pada tingkat Desa/Kelurahan-lah secara faktual aktifitas Pemerintahan berjalan dan sebagian besar penduduk Indonesia masih terkonsentrasi saat ini. Sudah selayaknya di tingkat Desa/Kelurahan-lah menjadi pusat aktifitas Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, termasuk juga penyusunan data dasar dalam ...
-
Pemerintah mengubah besaran dan jangka waktu pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dana desa di tahun ini. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.
Peraturan tersebut menggantikan PMK Nomor 156 /PMK.07 /2020 yang merupakan perubahan ketiga atas PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
Aturan yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 28 Desember 2020 itu salah satunya mengatur tentang besaran BLT dana desa.
Dalam PMK sebelumnya ...
-
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengeluarkan peraturan mengenai prioritas penggunaan dana desa 2021. Permendes Nomor 13 tahun 2020 itu menjadi dasar bagi 74.953 desa dalam menyusun rencana kerja dan APBDes 2021. “Saya ingin menginformasikan telah diundangkannya Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tanggal 15 September 2020 dengan nomor keputusan atau Permendesa nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa 2021,” kata Abdul Halim ...
-
Pemerintah mengalokasikan dana desa senilai Rp 72 triliun dalam RAPBN 2021, naik 1,1% dibanding tahun ini yang senilai Rp71,2 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pengalokasian dana desa tersebut diharapkan mampu memulihkan perekonomian desa dari tekanan pandemi virus Corona. Salah satunya melalui bantuan langsung tunai (BLT) dana desa yang penyalurannya telah dimulai sejak April 2020.
"Ini untuk pemulihan perekonomian desa. Kami akan menggunakan dana desa untuk dorong usaha padat karya dan bantuan langsung tunai ...
-
Laporan Realisasi Anggaran Desa menyajikan kegiatan keuangan pemerintahan Desa yang menunjukkan ketaatan terhadap Anggaran Desa.
Laporan Realisasi Anggaran Desa menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah desa dalam satu periode pelaporan.
Laporan Realisasi Anggaran Desa menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
Laporan Realisasi Anggaran Desa memuat unsur-unsur anggaran dan realisasi atas:
a. ...
-
Kemendagri kembali merilis Updating Siskeudes Versi 2.0.2 Rilis 30 Juni 2020, update ini di rilis untuk menjawab bagaimana Pemerintah Desa menyikapi Pandemi Corona Virus 2019, dan menjawab Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Desa diantaranya Permendes 6 tahun 2020, PMK 40/PMK.07/2020 dan Inmendagri Nomor 3 Tahun 2020.
Update siskeudes versi 2.0 Rilis 30 Juni 2020, ada beberapa perbaikan bug / patch yang bolong serta update beberapa fitur aplikasi, apa saja yang di update? berikut update siskeudes rilis 30 juni 2020 :
Sistem security ...
Musdes RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP tahun 2027 sekaligus Pembentukan Panitia 17an
Musdes RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP tahun 2027 sekaligus Pembentukan Panitia 17an
Sosialisasi Program Ketahanan Pangan Tahun 2025
Pertemuan Rutinan TP. PKK Kecamatan dan TP. Desa se-Kecamatan Kintap
Happy Eid Al-Adha 1446 H.
Musdes Pembentukan Panitia PAW Kepala Desa Sumber Jaya
Sosialisasi Bantuan Bedah Rumah BSPS di Desa Sumber Jaya
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2019
Mengenal Cara Kerja dan Koneksi Data Siskeudes
Profil Desa Tahun 2019
Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendesa 11 Tahun 2019
Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) TAHUN 2019
Panduan Pengajuan Nama dan Pendaftaran Badan Hukum BUM Desa / BUM Desa Bersama
Pedoman Umum Kodefikasi Aset Desa
Profil Desa Tahun 2018
Rapat Persiapan Lomba Asmantoga Tingkat Provinsi oleh PKK Desa Sumber Jaya
Rutinitas Bulanan Pelayanan Posyandu Anggrek
UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
