rss_feed

Desa Sumber Jaya

Jl. Sumber Jaya RT 02
Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan
Kode Pos 70883

call 08115555781| mail_outline sumberjaya.sbbv@gmail.com

  • NUR HOLID

    Kepala Desa

    Belum Hadir
  • KHAIRUDIN

    Sekretaris Desa

    Hadir di Kantor Desa
  • NURHAIDA

    Kaur Keuangan

    Belum Hadir
  • MARTINAH

    Kaur Umum dan Perencanaan

    Belum Hadir
  • EKO WAHYU WIDODO

    Kasi Pemerintahan

    Belum Hadir
  • SUYANTO

    Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan

    Belum Hadir
  • AHMAD PRAYETNO

    Kepala Dusun I

    Belum Hadir
  • AHMAD SALIM

    Kepala Dusun II

    Belum Hadir
  • HASAN BASRI

    Kepala Dusun III

    Belum Hadir
  • HELDA SAFITRI

    STAF KEUANGAN

    Belum Hadir
  • LISA INDRIANI

    STAF KASI PEMERINTAHAN

    Belum Hadir

settings Pengaturan Layar

Dihimbau bagi semua masyarakat Desa Sumber Jaya yang ingin membuat surat menyurat untuk membawa identitas diri berupa Fotocopy KK sebagai syarat mutlak yang bertujuan untuk memvalidasi dan memastikan semua masyarakat datanya sudah ada di desa   I  Pelayanan publik: hari Senin - Kamis pukul 08.00 - 15.00. Jumat 08.00 - 11.00. I
fingerprint
PERDES

05 Mar 2019 23:25:49 7.369 Kali

Peraturan Desa adalah jenis peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan dan diterbitkan oleh organ pemerintahan desa. Kewenangan desa membuat peraturan merupakan perwujudan dari pemberian kekuasaan kepada desa untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri. UU Desa mengatur jenis, persiapan pembuatan, dan mekanisme pembahasan Peraturan Desa. 

Peraturan Desa (Perdes) adalah produk pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang digunakan untuk menjadi acuan pelaksanaan pemerintahan desa. Peraturan desa dalam konteks ini adalah dalam pengertian luas karena meliputi juga peraturan Kepala Desa dan peraturan bersama Kepala Desa. 

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, mengatur bahwa alur penerbitan peraturan desa adalah sebagai berikut :


I. Perencanaan.

   1. Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa
   2. Masukan dari masyarakat

II. Penyusunan (BPD/Kades)

  •     Oleh Kepala Desa
  •     Konsultasi dengan masyarakat
  •     Tindak lanjut
  •     Disampaikan kepada BPD
  •     Diusulkan oleh BPD (Bukan Renbang JM, RKPDes, APBDes, Perdes LPJ Realisasi APBDes.
  •     Diusulkan oleh Anggota kepada pimpinan untuk ditetapkan.

 III. Pembahasan

  1. BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa, Dalam hal ranperdes sama, didahulukan ranperdes usulan BPD, Ranperdes usulan Kades sebagai sandingan. Ranperdes yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul. Ranperdes yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali, kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.
  2. Ranperdes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Ranperdes wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 Hari terhitung sejak diterimanya    rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

IV. Penetapan

     (1) Ranperdes yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
     (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Ranperdes, wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Perdes.

V.  Penyebarluasan  

  1. Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan penyusunan ranperdes penyusunan Ranperdes pembahasan Ranperdes  hingga Pengundangan Perdes
  2. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

VI. Evaluasi

  1. Ranperdes tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah disepakati Kades & BPD, disampaikan kepada  Bupati/Walikota Melalui camat paling lambat 3 hari untuk dievaluasi.
  2. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
  3. Hasil evaluasi ranperdes diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya ranperdes.
  4. Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana, Kepala Desa wajib memperbaikinya.
  5. Kepala Desa memperbaiki ranperdes paling lama 20 hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
  6. Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki ranperdes.

VII. Klarifikasi

  1. Hasil koreksi dan tindaklanjut Bupati/Walikota melalui camat.disampaikan Kepala Desa kepada
  2. Dalam hal Kepala Desa tidak meninjaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dan tetap menetapkan menjadi Perdes,
  3. Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
  4. Bupati/Walikota dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
  5. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota
  6. Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
  7. Bupati/Walikota melakukan klarifikasi Perdes dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 hari sejak diterima. Hasil klarifikasi dapat berupa: Hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
  8. Dalam hal hasil klarifikasi tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bupati/Walikota menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kumpulan Peraturan Desa Sumber Jaya dapat di Download di Produk Hukum

business
Komentar

Pada artikel ini

  • person
    Rudi Hartono, A.Md.Pi (Sekdes Doloduo Dua)

    27 Juli 2021 12:10:40

    Terima kasih untuk perdes yang sudah di bagikan di websitenya.
business
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

account_circle Aparatur Desa

share Sinergi Program

folder Arsip Artikel


insert_photo Album Galeri

assessment Statistik Desa

map Wilayah Desa

Alamat : Jl. Sumber Jaya RT 02
Desa : Sumber Jaya
Kecamatan : Kintap
Kabupaten : Tanah Laut
Kodepos : 70883
Telepon : 08115555781
Email : sumberjaya.sbbv@gmail.com

contacts Info Media Sosial

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini:675
Kemarin:919
Total Pengunjung:1.538.533
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:44.200.25.51
Browser:Tidak ditemukan

message Komentar Terkini

  • person Parizal

    date_range 05 April 2022 12:09:07

    Mohon bantu contoh visi misi desa sumber jaya [...]
  • person Syarif H AB

    date_range 13 Maret 2022 16:10:44

    Utk Pahami kaitan Edukasi hukum utk desa [...]
  • person Herdin

    date_range 10 Februari 2022 13:13:43

    Terima Kasih Banyak, sangat membantu. Salam sehat dan [...]
  • person Abduloh

    date_range 27 November 2021 15:52:37

    Mohon info kisi kisi materi untuk pembuatan SPJ desa [...]
  • person Abduloh

    date_range 27 November 2021 15:51:01

    Mohon bantuanya untuk kisi kisi materi yg di butuhkan [...]
  • person IHWAN

    date_range 24 September 2021 03:34:19

    Bisa minta kirim Laporan Keterangan Penyelenggaraan [...]
  • person Muhammad Ibrahim Ashari

    date_range 22 September 2021 12:57:13

    PSHT JAYA [...]
  • person Sugeng Pramono

    date_range 18 Agustus 2021 20:53:20

    Cara bagaimana membuka link informasi desa Datar Lebuay, [...]
  • person Dadang

    date_range 02 Agustus 2021 22:32:00

    Kenapa blt tidak merata padahal saya blm mendapatkan [...]
  • person Rudi Hartono, A.Md.Pi (Sekdes Doloduo Dua)

    date_range 27 Juli 2021 12:10:40

    Terima kasih untuk perdes yang sudah di bagikan di [...]