Sumber Jaya - Pemerintah Desa Sumber Jaya selenggarakan Musyawarah Desa tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun Anggaran 2023 Desa Sumber Jaya Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut di Kantor Desa setempat, Rabu (20/03).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah Kecamatan Kintap, BPD, Pendamping Desa, Ketua RT, ketua PKK dan Posyandu, tokoh masyarakat serta tokoh agama.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Sumber Jaya Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023, ini merupakan bahan evaluasi dan tolak ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi Desa Sumber Jaya khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun m Anggaran berikutnya.

Nurholid selaku Kepala Desa menyampaikan bahwa Dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan, Pemerintahan Desa telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Sumber Jaya Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023, baik di bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik maupun bidang pembangunan non fisik.

Laporan tersebut dimaksudkan agar kebijakan Pemerintah Desa Sumber Jaya menjadi lebih terarah sehingga semua yang dilaksanakan Pemerintah Desa Sumber Jaya dalam akhir tahun dapat dilaporkan kepada Bupati Tanah Laut melalui Camat Kintap.

Ahmad Yani selaku perwakilan dari pemerintah Kecamatan Kintap menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun bagian dari penjabaran kinerja Pemerintah Desa selama periode 1 (satu) tahun yang memuat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

"Sekaligus melaporkan capaian kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun, prestasi yang dicapai, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)", tambahnya.

Ketua BPD Mahrus Salam diakhir sambutannya menegaskan bahwa dengan adanya pelaporan ini menjadi salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabiltas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggung-jawabkan dari berbagai aspek baik secara hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah Desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelengaraan pemerintahan desa.