Sumber Jaya- Pengelolaan keuangan desa adalah hal yang sangat mendesak dan sensitif pada pemerintahan desa. Biasanya masalah keuangan desa selalu menjadi sorotan baik bagi masyarakat maupun oleh lembaga pemerintah. Khusunya yang terhubung dengan pengawasan dana desa. Bahkan tidak ada LSM atau organisasi yang ingin mengetahui banyak hal tentang apa yang bisa dilakukan di desa, tidak ada yang bisa memeiliki kepentingan praktis di desa.

Peraturan tentang urusan keuangan desa nomor 113 tahun 2014 kini telah diperbesar dengan Permendagri yang baru. Yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Apa saja yang berubah dalam Permendagri Nomor 20 tersebut ? Tidak terjadi secara keseluruhan. Namun banyak pengaruhnya terhadap pengelolaan keuangan desa di lapangan. Dan beberapa poin masih sama dengan yang ada di permen instan.

Terkait dengan ini, yang terkait dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, yaitu:

– Definisi Keuangan Desa.

Definisi keuangan desa dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tidak ditegakkan Permen No. 113 tahun 2014.

Definisi atau pengertian keuangan desa adalah : semua hak dan kewajiban yang bisa disesuaikan dengan uang dan biaya.

– Azas Pengelolaan Keuangan Desa.

Azas mengelola keuangan desa pada Permendagri nomor 20/2018, hanya beberapa hari setelah renovasi:

• Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-transparent, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
• APB Desa merupakan dasar pengelolaan Desa di masa 1 (satu) tahun Anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Coba bandingkan azas sistem keuangan desa di Bab II Pasal 2 Permendagri No 113/2014.

– Struktur Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa.

Pada Permendagri sebelumnya, struktur pengelola keuangan desa dipegang oleh kepala desa. Dan lembaga pelaksana keuangan desa (PTPKD) hanya bersifat membantu.

Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 Penyelenggaraan keuangan desa sebagian di limpahkan kepada perangkat desa selaku PPKD atau pelaksana kegiatan desa.

Dimana PPKD tersebut terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi), serta Kaur Keuangan.

Lihat gambar diagram dibawah ini :

Penjelasan:

Kedudukan Kepala Desa dalam Kepemilikan Nomor 113/2014:

• Kepala desa adalah pemegang kekuasaan dan penduduk desa yang terpisah.
• kepala desa dalam pelaksanaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD
• PTPKD berasal dari tidak perangkat Desa, terdiri dari:

  • Sekretaris Desa;
  • Kepala Seksi; dan
  • Bendahara.

Kedudukan Kepala Desa untuk Penguasa Nomor 20/2018:

• Kepala Desa adalah PKPKD dan mencerminkan Pemerintah dalam kepemilikan desa yang terpisah.
• Pendanaan keuangan desa, kepala desa menguasakan sebagian kekuatannya terhadap perangkat Desa selaku PPKD.
• Pelimpahan sebagian dari PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
• PPKD terdiri atas:

  • Sekretaris Desa;
  • Kaur dan Kasi; dan
  • Kaur Keuangan.

– Kaur Keuangan dan Bendahara Desa.

Nah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun2018 yang mungkin sangat mencolok adalah dalam hal tugas perbendaharaan desa atau bendaharawan desa.

Di mana Permen sebelumnya mengatur bahwa Bendahara desa dijabat oleh Staf Kaur Keuangan yang tugasnya adalah menerima, menyimpan, menyetorkan / membalas, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan penduduk desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang baru ini tugas Bendahara Desa langsung di pegang oleh Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan) dan juga sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan desa.

Dimana Tugas dari Kaur Keuangan menurut Permendagri baru sebagaimana diterangkan sebagai berikut:

• Kaur keuangan Eksekusi kebiasaan kebarisanaraan.

• keuangan Kaur memiliki tugas:

  1. menyusun RAK Desa; dan
  2. melakukan penatausahaan yang mencakup menerima, menyetorkan / membalas, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

• Kaur Keuangan dalam Pelaksanaan layanan kebandar menuntut Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemerintah Desa.

– Klasifikasi Belanja Desa.

Perbedaan Klasifikasi Belanja Desa antara Permendagri No. 113/2014 dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Dalam Permendagri No. 113/2014, Klasifikasi Belanja Desa, terdiri atas kelompok:

  • Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  • Penelusuran Pembangunan Desa;
  • Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
  • Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  • Belanja Tak Terduga.

Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas bidang:

  • Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  • Pelaksanaan pembangunan Desa;
  • Pembinaan kemasyarakatan Desa;
  • Pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  • Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Klasifikasi belanja dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

Yang telah diterbitkan pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 sebagai salinan Permendagri No. 113/2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Namun untuk Perubahan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 itu pun mulai diberlakukan untuk Tahun 2019 mendatang. Kita tunggu saja info resminya dari Kemendagri.

Donwload Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Leave a Reply